wegoumroh

Kasus penipuan berkedok travel perjalanan ibadah umrah masih sering terjadi. Kementerian Agama mengambil langkah cepat menyikapi  kejadian jamaah umrah yang terlantar akibat ulah penyelenggara/travel perjalanan ibadah umrah (PPIU).

“Ditjen PHU akan melakukan pengawasan kepada PPIU maupun calon PPIU dengan persyaratan perizinan yang lebih ketat,” Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu, tulis laman Kemenag, Jumat (14/3/2014).

Untuk mempermudah akses masyarakat tentang informasi PPIU yang sudah mendapat izin Kementerian Agama, Ditjen PHU juga terus melakukan pemutakhiran data PPIU resmi melalui direktori haji khusus dan umrah dan memuatnya pada situs www.haji.kemenag.go.id.

“Masyarakat juga bisa cek travel haji umroh resmi izin depag dengan menghubungi call center haji 500-425 untuk memperoleh informasi,” tulis Anggito.

Pihaknya juga akan mengaktifkan peran Kabid Haji di Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai travel resmi penyelenggara umrah.

Ditjen PHU juga bekerjasama dengan imigrasi dan kepolisian dalam melakukan pengawasan langsung (on the spot) di Bandara dan bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura untuk membuka posko di Bandara Soekarno-Hatta. Segera.

Anggito menambahkan, pihaknya juga akan memberlakukan kewajiban pendataan kedatangan, pelayanan, dan kepulangan jamaah secara elektronik kepada seluruh PPIU yang menyelenggarakan umrah mulai April 2014.

Belakangan ini, masyarakat dibuat resah oleh munculnya kejadian jamaah umrah yang telantar akibat ulah penyelenggara/travel perjalanan umrah.

Seperti diberitakan pada 12 Maret 2013 lalu Ratusan Jemaah umroh terlantar di berbagai tempat yang disebabkan berbagai hal. Umumnya yang menelantarkan Jemaah umroh tersebut adalah para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang tak memiliki izin. Tercatat 841 orang terlantar ketika melaksanakan ibadah tersebut.

Disebutkan perusahaan yang tak memiliki izin dan menelantarkan Jemaah umroh itu adalah PT Padang Arafah, berdomisili di Jawa Timur. Jemaahnya terlantar di Surabaya karena adanya perubahan jadwal penerbangan. PT Gema Arafah menelantarkan Jemaah sebanyak 500 orang. PT Gema Arafah, berdomisili di Jakartaa. Jemaahnya terlantar di Kuala Lumpur, sebanyak 98 orang. Penyebabnya jadwal keberangkatan tidak pasti dan mendapat akomodasi tak layak di Saudi. PT Nuansa Inti Semesta, jemaahnya sebanyak 49 orang terlantar di Arab Saudi karena belum memiliki tiket pulang. Berikutnya PT Khalifah Sultan Tour yang menelantarkan Jemaah umroh dari Gorontalo. Sebanyak 194 jemaahnya terlantar di Jakarta.

Mereka tergiur untuk bergabung dalam salah satu travel perjalanan umrah karena tertarik dengan tawaran harga promo yang relatif terjangkau. sumber: www.solopos.com

BUKAN hanya calon jemaah haji regular yang mesti menunggu lama untuk bisa berangkat ke tanah suci, jemaah haji khusus atau atau haji plus juga ternyata harus menunggu waktu yang tak sebentar. Meski membayar biaya jauh lebih mahal, calon haji khusus saat ini harus menunggu hingga tujuh tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu, Kamis (6/3/14) mengatakan, jumlah calon haji yang masuk daftar tunggu haji khusus saat ini berjumlah 89 ribu orang. "Masa tunggu jemaah haji khusus itu sama dengan masa tunggu calon haji regular di Provinsi Nusa Tenggara Timur," kata Anggito saat menghadiri peresmian Kantor DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Jakarta.

Haji khusus adalah haji yang dikelola oleh swasta, yakni perusahaan jasa perjalanan haji dan umrah. Haji khusus ini masa tinggal di tanah suci lebih singkat dengan biaya yang jauh lebih mahal. Tahun lalu saja, biaya haji khusus ditetapkan minimal USD 8.000 atau lebih dari Rp90 juta. Bandingkan dengan biaya haji reguler yang hanya sekitar Rp30 jutaan.

Mahalnya biaya haji khusus ini membuat dana calon jemaah saat ini berjumlah sekitar USD 360 juta. Pembayaran menggunakan mata uang dolar Amerika ini membuat Kementerian Agama sedikit terbantu saat nilai tkar rupiah tak stabil.

Lamanya masa tunggu ini membuat Anggito berharap biro perjalanan haji yang tergabung dalam AMPHURI bisa memberangkatkan calon jemaah untuk berumrah lebih dulu. Dananya diambil dari optimalisasi atau nilai manfaat setoran awal haji khusus dengan catatan calon jemaah telah membayar lunas biaya haji khusus yang besarnya dalam kisaran USD 8.000 hingga USD10.000

Sementara itu, Ketua Umum AMPHURI Joko Asmoro mengatakan, dana optimalisasi dari setoran awal jemaah bisa saja dimanfaatkan untuk umrah calon jemaah. Selama ini, optimalisasi dana dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan haji khusus. Dengan begitu, dana jemaah yang tersimpan nilai manfaatnya seluruhnya akan kembali ke jemaah.

Jika calon haji khusus harus menunggu hingga tujuh tahun, maka calon haji reguler harus mengantri hingga 12 tahun. Jumlah calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu hingga 2 juta orang. Masa tunggu ini dipastikan akan semakin lama setelah Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji 20 persen dari semula 211 ribu per tahun menjadi 168.800 orang per tahun mulai tahun lalu. Pengurangan kuota ini diperkirakan akan berlaku hingga tiga tahun ke depan terkait perbaikan Masjidil Haram.Sumber: www.jurnas.com, Kamis, 06 Maret 2014

Calon jamaah haji kuota 2014 siap merogoh koceknya. Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII (bidang Agama) DPR menyelesaikan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler 2014. Dari kurs dollar Amerika (USD), terjadi penurunan signifikan antara BPIH 2014 ini dibanding BPIH 2013.

Sebagai catatan BPIH 2013 lalu ditetapkan sebesar USD 3.527 per jamaah. Waktu itu pemerintah bersama DPR sepakat membuat perkiraan kurs rupiah terhadap dolar sebesar Rp 9.800. Jadi rata-rata BPIH 2013 lalu dipatok sekitar Rp 34,5 juta rupiah/jamaah. Berlaku ketentuan bahwa BPIH setiap embarkasi berbeda-beda.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, tahun ini ketetapan rata-rata BPIH turun sebesar USD 308  dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi secara formal, penetapan BPIH 2014 ini baru digedok di DPR Senin depan

"Untuk mulai pelunasannya, menunggu Peraturan Presiden (perpres) terbit," kata Anggito kemarin.

Dengan penurunan itu, berarti BPIH 2014 adalah USD 3.219 per jamaah. Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini, membuat penurunan itu tidak berdampak apa-apa. Setelah dikurskan ke dalam rupiah, ternyata BPIH 2014 yang harus dibayar calon jamaah haji sekitar Rp 37,2 juta/jamaah (asumsi kurs USD 1 = Rp 11.564).

Biaya rata-rata itu diambil dari BPIH 12 embarkasi yang ada dengan berbagai variasi biayanya. Sebagai contoh :

• Embarkasi Banda Aceh USD 2.932
• Embarkasi Medan USD 2.978
• Embarkasi Batam USD 3.043
• Embarkasi Padang USD 3.016
• Embarkasi Palembang USD 3.070
• Embarkasi Jakarta USD 3.211
• Embarkasi Solo USD 3.231
• Embarkasi Surabaya USD 3.308 
• Embarkasi Banjarmasin USD 3.422
• Embarkasi Balikpapan USD 3.433
• Embarkasi Makasar USD 3.496
• Embarkasi Lombok USD 3.471

Kemenag tidak bisa mengintervensi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu. Mereka hanya bisa menekan biaya haji yang menggunakan mata uang negeri paman Sam itu.

Ketika nilai tukar rupiah menguat dibandingkan dengan musim haji tahun lalu, maka biaya haji bisa turun. Tetapi jika rupiah melemah terhadap dolar, pemangkasan biaya haji tetap saja tidak berpengaruh dalam mata uang rupiah.

Pengurangan atau pemangkasan biaya haji sebesar USD 308 itu, menurut Anggito, tidak akan mengurangi kualitas pelayanan haji. "Bahkan ada sejumlah pelayanan baru dan ada yang di-upgrade," katanya.

Biayanya dari mana? Anggito mengatakan penggunaan hasil manfaat pengelolaan simpanan dana haji tahun ini lebih besar ketimbang tahun lalu.

Dia mengatakan tahun lalu pemerintah menggunakan Rp 2,2 triliun hasil pengelolaan dana setoran awal BPIH. Sedangkan tahun ini, dana hasil pengelolaan setoran awal BPIH yang terpakai sekitar Rp 2,7 triliun.

Anggito mengatakan tahun ini jamaah dibebaskan dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan selama di Madinah. Tentunya biaya-biaya yang dimaksud ini bukan biaya untuk kepentingan sendiri, seperti belanja dan sejenisnya.

Biaya-biaya yang ditanggung penuh itu seperti akomodasi pemondokan dan transportasi. Biaya ini digratiskan karena sudah ditutupi dari uang hasil pengelolaan setoran awal BPIH.

Sedangkan pelayanan yang di-upgrade diantaranya adalah unit transportasi lokal selama jamaah haji berada di Arab Saudi. Tahun lalu sejatinya kualias bus-bus yang dipakai jamaah haji Indonesia sudah cukup bagus. Tetapi akan ditingkatkan lagi kualitasnya.

Sementara itu peningkatan penggunaan dana hasil pemanfaatan simpanan setoran awal BPIH itu juga disebabkan karena kanaikan pos-pos tertentu. "Misalnya untuk pos katering, harganya naik," ujarnya.

Tetapi meskipun biaya katering ini naik, jamaah tidak dibebani secara langsung. Anggito juga mengatakan, jamaah tidak lagi harus membayar dam atau denda karena sudah ditalangi oleh dana pemanfaatan setoran awal BPIH itu. Sumber: jpnn.com, Sabtu, 01 Maret 2014

www.arminarekajatim.blogspot.com

KANTOR PUSAT PT ARMINAREKA PERDANA
Gedung Menara Salemba Lt.V
Jl.Salemba Raya No.05 Jakarta Pusat 10440
Telp: 021.3984 2982, 3984 2964
Fax: 021.3984 2985
www.arminarekaperdana.com

Kementerian Agama (Kemenag) merevisi skema prioritas untuk calon haji lanjut usia (lansia). Pada periode haji 2013 lalu, Kemenag menentukan bahwa calon jamaah haji lansia yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia 75 tahun atau lebih.

"Tahun 2014 tetap ada prioritas bagi jamaah haji lansia. Untu usia 80 tahun atau lebih," papar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu.

Dia mengatakan sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah calon jamaah haji lansia yang ketiban rezeki, karena mendapat free pass dan panjangnya waiting list itu.

Sebab keputusan jumlah calon jamaah haji tua berangkat tahun ini, masih menunggu sisa kuota haji 2014 yang tidak terserap.

Dengan skema itu, calon jamaah haji yang diprioritaskan tadi tidak sampai menggeser calon jamaah haji kuota 2014. Pengalaman saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), selalu saja ada calon jamaah haji yang tidak melakukan pelunasan. Sehingga kursinya dianggap menjadi sisa kursi, dan pengelolaannya ditarik ke Kemenag pusat. Sumber: jpnn.com, Senin, 03 Maret 2014

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan kuota haji nasional pada 1435 H/ 2014 M sebanyak 168.800 orang.

Rinciannya, 155.200 orang untuk kuota haji reguler dan 13.600 orang untuk kuota haji khusus. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014 M.

"KMA tentang kuota sudah ditetapkan. Jumlahnya tidak ada perubahan seperti tahun 2013 lalu," tutur Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Aggito Abimanyu di Jakarta, kemarin.

Anggito menuturkan, KMA tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali pada tanggal 4 April lalu. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon II Ditjen PHU dan para kepala bidang haji kanwil Kemenag provinsi seluruh Indonesia.

Selain menetapkan pembagian untuk kuota haji reguler dan khusus, KMA juga menetapkan jumlah petugas haji yang akan mendampingi para jamaah. Untuk petugas haji reguler atau provinsi, ditetapkan sebanyak 1.151 orang sedangkan untuk petugas kesehatan haji khusus ditetapkan sebanyak 701 orang. Jumlah tersebut diambil dari masing-masing kuota haji.

Menurut Anggito, penetapan kuota ini penting untuk menjawab banyaknya permintaan kuota tambahan dari pihak dengan beragam cara. "Permintaan kuota semuanya sudah dijawab, tidak ada tambahan. Tetap sama seperti sebelumnya," ungkapnya.

Terkait waktu penerbitan peraturan presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, Anggito menjelaskan bahwa sampai saat ini masih diproses. Namun pihaknya telah menargetkan pelunasan dapat dimulai pada bulan Mei mendatang.

Anggito juga menuturkan, terkait penurunan BPIH 2014 dengan besaran rata-rata 308 dolar AS dibandingkan BPIH 2013, para jamaah yang telah melunasi BPIH pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya, akan menerima pengembalian selisihnya.

Pengembalian akan dilakukan dalam uang tunai di embarkasi masing-masing. "Pengembalian selisih hanya diberikan kepada jamaah yang lunas tunda. Kebijakannya, kita akan mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai di embarkasi," jelas Anggito. Sumber: jpnn.com, Kamis, 17 April 2014